Perekonomian Indonesia - Sistem Ekonomi Indonesia

PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM EKONOMI INDONESIA

Disusun oleh

Esti Wulandari                     (22215282)

Lusiani Pratama Putri         (23215890)

Puput Putri Pratanti            (25215411)

1EB23

Universitas Gunadarma

2016

Kata Pengantar

   Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kuasanya dan hidayahnya kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan makalah ini dengan baik. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada dosen Perekonomian Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengarahannya terhadap kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami dengan lancar.

     Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

     Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Bekasi, Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

    Perkembangan yang terjadi dalam perekonomian dunia semakin lama berlangsung semakin cepat dan sulit diprediksikan, sejalan dengan semakin lajunya kemajuan ilmu pengetahuan. Perombakan gaya hidup yang dahulu memerlukan waktu sampai sekian dasawarsa atau bahkan berabad-abad lamanya, kini bisa terjadi dalam waktu beberapa tahun saja. Apa yang disebut sebagai interdependensi ekonomi bukan lagi sekedar kata-kata kosong di atas kertas, melainkan sudah benar-benar hadir dan terasakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terjadi di suatu tempat nun jauh disana, akan kita rasakan dampak-dampaknya, baik itu yang bersifat langsung maupun tak langsung.

1.2  Tujuan

1.2.1   Agar mahasiswa mengetahui sistem ekonomi Indonesia

1.2.2   Dapat mengetahui sistem ekonomi dan sistem politik di Indonesia

1.2.3   Mengetahui kadar kapitalesme dan sosialisme

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Sistem

       Banyak ahli diberbagai disiplin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai arti sistem. Namun, apapun definisinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :

• Setiap sistem memiliki tujuan.
•  Setiap sistem mempunyai ‘batas’ yang memisahkannya dari lingkungan.
• Walau mempunyai batas, sistem tersebut bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.
• Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen.
• Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai komponen, bagian, atau unsur-unsur, tidak berarti bahwa sistem tersebut merupakan sekedar kumpulan dari bagian-bagian, unsur, atau komponen tersebut, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau memiliki sifat ‘wholism’.
• Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam sistem (intern) itu sendiri, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
• Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah maka sistem sering disebut juga sebagai ‘Processor’ atau ‘transformator’.
• Di dalam sistem terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersidianya umpan balik.
• Karena adanya mekanisme kontrol maka sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatik.

2.2  Pengertian Sistem Ekonomi

     Menurut Dumairy (1996), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tantanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis maupun tidak tertulis); yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi, dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan (hal. 30).

       Selanjutnya, Dumairy menjelaskan bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat. Ia merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat di suatu negara.

    Menurut Sanusi (2000), perbedaan antarsistem ekonomi satu dengan yang lainnya terlihat dari ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja.
3. Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi.
4. Pemilih usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer.
5. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh.
6. Pengaturan motivasi usaha.
7. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi.
8. Penentuan pertumbuhan ekonomi.
9. Pengendalian stabilitas ekonomi.
10. Pengambilan keputusan.
11.  Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan.

     Secara umum ada 3 macam sistem ekonomi yang dikenal di dunia ini, yakni: sistem ekonomi liberal/kapitalis; sistem ekonomi sosialis; dan sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi yang tidak 100% kapasitas dan tidak 100% sosialis, atau sistem ekonomi yang mengandung elemen-elemen dari sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis.

2.2.1 Sistem Ekonomi Kapitalisme

      Dalam Sanusi, sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi di mata kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk jual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif. Jelas sekali dan motif mencari keuntungan/laba, bersama-sama dengan lembaga warisan serta dipupuk oleh hukum perjanjian sebagai mesin kapitalisme yang besar.

   Ada enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni sebagai berikut.

1.    Hak milik pribadi

Dalam sistem ekonomi kapitalis alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal, dan tenaga kerja. Dimiliki oleh individu dan lembaga-lembaga swasta.

2.    Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

Dalam sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksud dengan kebebasan berusaha adalah kegiatan produksi dapat dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan memilih dalam sistem ekonomi kapitalis adalah menyangkut kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk memperoleh sumber daya ekonomi untuk memproduksi suatu produk yang dipilihnya sendiri untuk dijual dengan tujuan mencari keuntungan yang maksimum. 

3.    Motif kepentingan diri sendiri

Kekuatan utama dari sistem ekonomi kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri sendiri.

4.    Persaingan

Sistem persaingan bebas merupakan salah satu lembaga penting dari sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, balik pembeli maupun pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas memasuki dengan meninggalkan pasar.

5.    Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

Segala keputusan yang diambil oleh pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar. Dalam perkataan lain, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

6.    Peranan terbatas pemerintah

Dalam sistem ekonomi kapitalis, pemerintah masih mempunyai peran yang dapat membatasi berbagai kebebasan individu, misalnya mengeluarkan peraturan-peraturan yang melarang praktik-praktik monopoli yang sifatnya non-alamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja.

Dumairy (1996) mendefinisikan sistem ekonomi kapitalis dilihat dari terminology teori ekonomi mikro. Menurutnya sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip Laissez Faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand”, dalam menuju efisiensi ekonomi. Mekanisme pasarlab (kekuatan permintaan dan penawaran) yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi [apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi].

2.2.2 Sistem Ekonomi Sosialisme

     Seperti yang dijelaskan di Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalkan melalui perencanaan tepusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien; oleh karena itu pemerintah atau negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian. Suatu hal yang penting untuk dicatat berkenaan dengan sistem ekonomi sosialis adalah bahwa sistem ini bukanlah sistem ekonomi yang tidak memandang penting peranan kapital. (hal 32)

   Sistem ekonomi sosilisme dapat dibagi dalam dua subsistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialisme demokrat. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando dimana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai.

2.2.3 Sistem Ekonomi Campuran

    Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, sekarang ini tidak ada satupun (terkecuali di korea utara) negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100%. Jadi, sistem ini merupakan “Campuran” antara kedua eksterm sistem ekonomi tersebut diatas, dengan berbagai variasi kadar dominasinya (tambunan, 2006b).

• Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara.
• Kompetisi antar individu memenuhi kebutuhan hidup dari persaingan antar badan usaha untuk mengjar keuntungan.
• Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja.
• Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air).
• Mekanisme pasar akan menghasilkan perosalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah.

2.3  Sisem Politik

      Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan mengubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.
     Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (Input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (Output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam prespektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

      Namun, dengan mengingat Machiavelli maka tidak jarang efektifitas sistem politik diukur dari kemampuannya untuk mempertahankan diri dari tekanan untuk berubah. Pandangan ini tidak membedakan antara sistem politik yang demokratis da sistem politik yang otoriter.

2.4  Persaingan Terkendali

      Untuk mengetahui sistem ekonomi yang diambil oleh suatu negara maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor berikut.

Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali):

• Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indonesia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
• Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenaga kerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
• Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimal dan hokum perburuhan.
• Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonimian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.

2.5  Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

    Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam sudut berikut ini:Pendekatan factual structural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian.

• Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
• Y = C + I + G + (X – M), Y adalah pendapatan nasional. Bedasarkan rumus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X – M) yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kadar pemerintah juga dapat diminta dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hamper mengatur bisnis dan harga untuk setiap sektor usaha.
• Pendapatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indonesia dari waktu kewaktu. Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengelolaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme. Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1959. Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden 1 menghasilkan keterpurukan ekonomi hingga akhir tahun 1965.

SUMBER

Tambunan, Tulus.2009.Perekonomian Indonesai.Jakarta: Ghalia Indonesia

Basri,Faisal.1994.Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI.Depok: Erlangga

http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab1-sistem_perekonomian_indonesia.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_politik

http://kuswanto.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/17921/SISTEM+EKONOMI+INDONESIAdoc